Pengamat Ungkap Dugaan Perlawanan Internal di Balik Isu Negatif Menteri PU Dody

JAKARTA - Isu negatif yang bertubi-tubi menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dinilai tak lepas dari upayanya merombak birokrasi di internal kementerian. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menduga rangkaian isu itu merupakan reaksi balik dari kelompok yang merasa kepentingannya terusik.

Trubus menilai pemberitaan mengenai Dody muncul dalam skala besar dan sebagian bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya perlawanan terhadap kebijakan pembenahan yang dijalankan di Kementerian PU.

"Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho," ujar Trubus saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Beberapa isu yang mengiringi nama Dody belakangan ini antara lain rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai. Dody dan Kementerian PU sudah memberikan bantahan serta klarifikasi atas tudingan-tudingan tersebut.

Menurut Trubus, serangan itu berpeluang datang dari pihak yang selama ini bebas mengambil keuntungan dari proyek infrastruktur, dan ruang gerak mereka dinilai kian sempit sejak Dody memperketat pengawasan sekaligus merotasi sejumlah pejabat.

"Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas)," ungkapnya.

Meski demikian, dugaan serangan balik itu, kata Trubus, masih perlu dibuktikan karena hingga kini belum ada temuan resmi yang memastikan seluruh isu terhadap Dody berasal dari jaringan atau kelompok yang sama.

Diduga Perlawanan dari Dalam Kementerian

Trubus menduga sejumlah isu yang beredar berpotensi digerakkan oleh kalangan lama di lingkungan Kementerian PU, seiring langkah Dody membenahi kedisiplinan serta merombak susunan pejabat dan pegawai.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah indikasi keterlibatan pegawai dalam judi daring, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu," tegasnya.

Trubus menegaskan perombakan perlu menjangkau pejabat yang sudah lama menduduki posisi tertentu, sebab rotasi dinilai penting untuk memutus mata rantai kepentingan yang bisa terbentuk akibat lamanya seseorang menguasai jabatan atau wilayah kerja.

"(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu," tuturnya.

"Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu," tambah dia.

Pejabat yang selama bertahun-tahun tak pernah mengalami rotasi, menurut Trubus, menjadi pihak yang paling mungkin merasa dirugikan, terlebih bila jabatan itu berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ataupun pengawasan proyek infrastruktur.

Ia mencontohkan persoalan yang belakangan muncul dalam proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ, dan menilai dugaan penyimpangan pada proyek semacam itu harus dicegah agar tidak kembali terjadi di bawah kepemimpinan Dody.

Diduga Melibatkan Jaringan Pejabat dan Broker

Trubus mengingatkan perombakan birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan menteri. Dody dinilai perlu membentuk tim khusus untuk memeriksa dugaan penyimpangan secara menyeluruh hingga ke unit kerja paling bawah.

"Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh," jelas Trubus.

Tim tersebut diperlukan agar rotasi dan penindakan terhadap pegawai tidak didasarkan pada dugaan semata, melainkan bertumpu pada hasil pemeriksaan, evaluasi kinerja, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tim khusus itu juga bisa dipakai untuk menelusuri pola pengadaan dan pelaksanaan proyek, termasuk pola pemenang tender berulang, keterkaitan antarperusahaan, penggunaan subkontraktor, perubahan nilai kontrak, serta kesesuaian kualitas pekerjaan.

Trubus menilai mafia infrastruktur biasanya tidak bekerja sendirian, melainkan mempertahankan pengaruh melalui jaringan yang melibatkan pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik.

"Mereka kan berlindung di balik ini toh. Jadi mafia-mafia itu juga ada aslinya mafia politik juga, infrastruktur itu. Jadi barangkali orang yang sama atau mereka punya link dengan ini, kan hubungan parpol tertentu juga gitu," ungkapnya.

Menurut Trubus, jaringan tersebut dapat masuk sejak tahap perencanaan proyek, dan indikasinya dapat terlihat dari kualitas bangunan yang cepat rusak meskipun belum lama digunakan.

Namun, keberadaan mafia infrastruktur tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran dana, hubungan antarperusahaan, serta keterlibatan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proyek.

Trubus berpandangan pembersihan di tubuh Kementerian PU dapat dilakukan selama terdapat kemauan politik yang kuat.

"Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu," kata dia.

Ia menilai dukungan Presiden Prabowo Subianto penting agar perombakan tidak berhenti ketika menghadapi tekanan dari kelompok berkepentingan. Sebagai pembantu presiden, Dody diyakini telah menyampaikan persoalan internal Kementerian PU kepada Prabowo.

"Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu," pungkas Trubus.